WONOSARI, MEDIAPNWNO – Iman Santoso, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari mewakili Ketua Pengadilan Negeri Wonosari menghadiri undangan Upacara Penutupan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-116 Sengkuyung Tahap I Tahun 2023 yang berlangsung di Lapangan Wonoboyo, Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kamis (08/06/2023). Kegiatan upacara penutupan TMMD ke-116 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto, S.Kom. M.Si dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Gunungkidul.
Sebagai informasi, TTMD merupakan salah satu program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu TMMD ini juga bertujuan untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
WONOSARI, MEDIAPNWNO – Pengadilan Negeri Wonosari mengikuti kegiatan penyusunan dan pendampingan RKA-K/L pagu indikatif tahun anggaran 224 secara daring dari Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Yogyakarta hari ini, Kamis, 8 Juni 2023. Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kurnia Siwi Hastuti, serta operator SAKTI, Yessi Siburian, hadir mewakili PN Wonosari. Pendampingan yang diadakan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MA RI melalui zoom meeting ini membahas dan menelaah draf RKA-K/L yang telah disusun masing-masing satuan kerja.
PN Wonosari sebagai salah satu satker di bawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tergabung dengan pendamping dari tim J yang dikoordinatori oleh Rustimah mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Beberapa hal yang menjadi perhatian ialah pada pagu anggaran belanja gaji serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor. Pagu indikatif anggaran pada satker 098078 PN Wonosari tahun depan mengalami penurunan jumlah pagu. Penurunan anggaran menjadi kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun 2024 karena merupakan tahun pemilu dan adanya prioritas anggaran untuk IKN.
Pendampingan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini diikuti oleh seluruh sekretaris, kasubbag PTIP, dan operator pengadilan negeri tingkat pertama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga masukan dan koreksi atas penyusunan RKA-K/L dapat segera diselesaikan dan dapat dilaksanakan pada tahun depan serta berguna meningkatkan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
WONOSARI, MEDIAPNWNO – Pengadilan Negeri Wonosari memperingati hari lahir Pancasila dengan mengadakan upacara bendera di halaman kantor hari ini, Kamis, 1 Juni 2023. Seluruh hakim dan pegawai mengikuti upacara ini dengan tertib. Pakaian adat yang dikenakan dalam upacara ini menambah hikmat pelaksanaan upacara.
Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H. dalam amanatnya yang membacakan amanat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak kepada generasi milenial yang akan menjadi pemimpin saat ‘Indonesia Emas’ tahun 2045 untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai living ideology, yang tidak hanya retorika, namun benar-benar diterapkan walau sesederhana apapun. Generasi milenial harus optimis terhadap eksistensi Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi praktis, setiap perbedaan akan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Dengan didukung penyelenggara negara yang bekerja cerdas dan berkeadilan, didukung warga yang kreatif, keberadaan Pancasila akan tertanam dalam sendi-sendi kehidupan.
Selain di halaman kantor Pengadilan Negeri Wonosari di Jalan Taman Bhakti Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, perwakilan Pengadilan Negeri Wonosari, Iman Santosa, S.H., M.H., Hakim PN Wonosari, mengikuti upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 ini di kompleks Pemda Kabupaten Gunungkidul bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat Gunungkidul yang hadir.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya agar bangsa dan negara ini terselamatkan dari degradasi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
“Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Bangsa”
WONOSARI, MEDIAPNWNO – Pengadilan Negeri Wonosari mengadakan sosialisasi eksternal program Usaha Mikro Kecil (UMK) Cerdas Hukum hari ini, Selasa, 30 Mei 2023. Sosialisasi lanjutan atas program inovasi terbaru Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diikuti para pelaku usaha mikro dan kecil dan para pejabat dan pegawai dinas-dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, petugas Pos Bantuan Hukum, serta ASN Pengadilan Negeri Wonosari. Acara yang diselenggarakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Wonosari ini berlangsung lancar.
Sosialisasi yang memberikan materi mengenai layanan Mahkamah Agung kepada pelaku usaha mikro dan kecil didasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Berawal dari keinginan untuk menepis stigma pengadilan di masyarakat yang mengira pengadilan itu mahal, horror, mistis, dan menakutkan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri Wonosari menekankan bahwa pengadilan telah bertransformasi menjadi suatu instansi yang memberikan layanan hukum yang baik dan humanis. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Kompensasi Layanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan, serta implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi wujud nyata bahwa stigma buruk itu tidak benar.
Terdapat 3 (tiga) jenis layanan hukum pada pengadilan bagi seluruh masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, yang telah disediakan Mahkamah Agung, yaitu berupa layanan Pos Bantuan Hukum, layanan pembebasan perkara (prodeo), serta layanan sidang di luar gedung pengadilan. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan konsultasi/advis hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pemberian informasi organisasi bantuan hukum secara gratis di pengadilan. Dalam hal pembebasan biaya perkara, pelaku UMK dapat mengajukan permohonan melalui mekanisme berperkara gugatan sederhana. Selain itu, pengadilan negeri dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan terhadap perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil dengan memperhatikan kebutuhan dan keterjangkauan wilayah. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2022, pengajukan gugatan sederhana ke pengadilan didominasi dari perbankan, perorangan maupun badan hukum selain bank persentasenya jauh lebih sedikit. Pelaku UMK dapat memanfaatkan access to justice melalui program ini ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.
Pada sosialisasi kali ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diwakili Bapak Candra dan Bapak Achmad Basyari dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum sebagai narasumber juga menggandeng Bapak Alhamadi dari Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam memberikan penyuluhan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang hadir. Menurut narasumber, pentingnya pemberian layanan, pendampingan, dan literasi hukum saat ini didorong dengan masih banyaknya permasalahan UMK yang dapat mengakibatkan penurunan/kegagalan usaha dan berpotensi menimbulkan adanya permasalahan hukum, terutama sebagai dampak pademi Covid-19, selain adanya keterbatasan akses UMK kepada konsultan professional. NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat pemberian layanan hukum bagi pelaku UMK juga dibahas dalam sosialisasi ini.
Setelah pemaparan diadakan sesi tanya jawab. Beberapa pelaku UMK mengajukan pertanyaan dan konsultasi. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Gunungkidul juga mengapresiasi program Cerdas Hukum ini. Harapan dari dinas terkait tersebut agar program ini dapat segera direalisasikan dalam penyelesaian masalah bagi UMK di Gunungkidul.
Program inovasi UMK Cerdas Hukum ini akan terus diimplementasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan layanan pos bantuan hukum telah diselenggarakan sepanjang tahun. Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI akan melakukan penandatanganan kerjasama program ini dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pilot project juga telah mengagendakan MoU dengan dinas-dinas terkait yang hadir hari ini, yakni Bagian Hukum Setda Gunungkidul, Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta asosiasi UMK di Gunungkidul. Pengadilan Negeri Wonosari hadir di masyarakat dengan pogram UMK Cerdas Hukum. Memberikan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi tujuan Pengadilan Negeri Wonosari untuk wujudkan hukum dan keadilan.
