Untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Pidana di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II maka diperlukan syarat syarat sebagai berikut :
Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan, dengan ini Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa mulai Tanggal 4 Juli 2018 pemberian semua jenis surat keterangan tanpa dipungut biaya.
Sumber : https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=6802
Unduh Dokumen : SEMA_02_2018
Jakarta – Humas : Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir. (Humas).
Lampiran :
Wonosari – Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II melakukan penandatanganan MOU untuk penyedia jasa pelayanan bantuan hukum pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dengan YLKBH (Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani. Adapun YLKBH Handayani tersebut beralamatkan di Jatikuning RT. 37 RW.10 Ngoro Oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.